Jakarta – Wajib pajak yang mengajukan restitusi perlu memahami bahwa pengembaliannya melewati tahap penelitian dan pemeriksaan lebih dulu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan hal ini agar tidak ada anggapan bahwa prosedurnya sengaja dipersulit. Penjelasan itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti dalam sebuah seminar, dikutip pada Senin (9/11/2026).

Prinsip kehati-hatian
Menurut Inge, uang yang dikembalikan sebagai restitusi berasal dari dana yang sudah masuk kas negara. Karena itu, DJP menilai pengeluarannya harus dilakukan dengan cermat. Penelitian dan pemeriksaan dilakukan agar dana hanya diterima oleh wajib pajak yang benar-benar berhak. DJP menegaskan hal ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi wajib pajak memperoleh haknya.

Dasar kewenangan
Inge menjelaskan bahwa UU KUP memberi DJP kewenangan memeriksa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. DJP juga berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah permohonan diterima secara lengkap.

Mengapa wajib pajak mengajukan restitusi
Inge menyebut beberapa penyebab permohonan restitusi, di antaranya:

  • PPh: pajak yang telah dibayar atau dipotong ternyata lebih besar daripada PPh yang terutang.
  • PPN: lebih bayar muncul karena pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Kondisi ini terlihat dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan.

Jalur restitusi dipercepat
DJP berupaya agar pengembalian dapat berjalan lebih cepat tanpa selalu melalui pemeriksaan penuh, tetapi tetap hati-hati. Untuk itu, DJP menyediakan mekanisme restitusi dipercepat, yaitu pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Ketentuan teknis dan persyaratan terbarunya kini diatur dalam PMK 28/2026.

Aturan tersebut membagi penerima restitusi dipercepat menjadi tiga kelompok:

  • wajib pajak dengan kriteria tertentu;
  • wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu;
  • pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah.

Hak pemeriksaan tetap dimiliki DJP
Inge menekankan bahwa kebijakan ini memungkinkan wajib pajak mengajukan pengembalian pendahuluan, sementara DJP tetap memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan. Jadi percepatan tidak menghapus kewenangan pemeriksaan.

Yang perlu dilakukan wajib pajak
Wajib pajak yang berniat mengajukan restitusi sebaiknya memeriksa apakah termasuk salah satu dari tiga kelompok dalam PMK 28/2026. Pastikan juga pelaporan SPT, khususnya SPT Masa PPN, sudah mencerminkan lebih bayar yang diklaim.