Ada banyak cara untuk kita menggali ilmu, salah satunya dengan membaca Buku. Buku bukan cuman jadi sumber informasi melainkan juga menjadi sarana untuk kita mengembangkan pola pikir dan memperluas wawasan.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, buku merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Maka pembelian buku akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, tidak semua jenis buku merupakan BKP. Adapula, jenis buku yang dikenakan fasilitas pembebasan PPN. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2020, yang menyebutkan bahwa impor dan atau penyerahan Buku pelajaran umum, kitab suci, dan Buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Lalu, apa yang dimaksud dengan buku pelajaran umum? Yaitu buku pendidikan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Buku Umum. Buku Umum yang dimaksud adalah buku yang mengandung unsur pendidikan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/ atau antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur kekerasan dan atau, dan tidak mengandung ujaran kebencian.

Lalu, bagaimana dengan novel, komik, dan jenis buku fiksi lainnya? Buku-buku tersebut tidak otomatis mendapatkan pembebasan PPN. Perlu dilihat apakah mengandung unsur pendidikan dan memenuhi syarat dalam PMK tersebut.

Selain mendapatkan PPN, pembelian buku dari luar negeri juga dikenakan Pajak Impor (kecuali yang memenuhi syarat PMK No.5/PMK.010/2020).

Melansir dari website DJP, dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tarif PPN atas buku di Indonesia tergolong tinggi. Negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina tidak menerapkan PPN atas buku cetak dan buku elektronik, sementara Singapura menerapkan PPN dengan tarif 8% dan Vietnam menerapkan PPN dengan tarif 5%.

 

Referensi: