Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, layanan Retribusi Jasa Usaha meliputi 10 poin. Salah satunya adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Retribusi ini dikenakan atas pelayanan penyediaan tempat penginapan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemetintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyediakan dan mengelola fasilitas penginapan untuk publik, penggunaan fasilitas tersebut bisa menjadi objek retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk tingkat penggunaan jasa diukurnya berdasarkan tiga hal yaitu:

  • Jenis Fasilitasnya seperti tipe kamar apa yang digunakan?
  • Frekuensi pelayanan. Berapa kali menginap di tempat penginapan tersebut.
  • Jangka waktu penginapan. Berapa lama menginap di tempat penginapan tersebut.

Lalu apakah kita tempat penginapan tersebut dikenakan PBJT Jasa Perhotelan? Untuk daerah DKI Jakarta sendiri memiliki peraturan yang bersumber dari Pasal 47 ayat (2) Perda No.1 Tahun 2024, jika Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah daerah lainnya maka dikecualikan dari Objek Jasa Perhotelan.

Referensi: