Pengkreditan Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) Part 1
Pajak Penghasilan 24 merupakan penghasilan yang sudah dibayar atau dipotong diluar negeri atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan di Indonesia.
Tujuannya apa? Untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama.
Contohnya, Perusahaan mendapatkan penghasilan luar negeri (dari negara X dan Y), kemudian atas penghasilan tersebut pajak sudah dibayar atau dipotong oleh negara asal tempat penghasilan (negara X dan Y). Maka atas pajak penghasilan tersebut dapat dikreditkan dengan batas maksimum ketentuan PPh 24.
Kredit pajak merupakan pajak yang sudah dibayar, dipotong atau dipungut sebelumnya dan dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPh terutang.
Namun, perlu dicatat PPh 24 yang dapat dikreditkan tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang. Maka perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan harus dilakukan untuk masing-masing negara.
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, WPDN wajib menggabungkan penghasilan yang diterima dari dalam negeri dan penghasilan dari luar negeri.
Penentuan sumber penghasilan di Luar Negeri diatur oleh PKM Nomor 192/PMK.03/2018):
- Saham dan sekuritas
- Bunga, royalti, dan sewa penggunaan harta gerak
- Sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak
- Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- Penghasilan bentuk usaha tetap
- Penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan
- Keuntungan karena pengalihan harta tetap
- Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap
Perlu menjadi catatan jika kerugiaan usaha dari cabang atau perwakilan dan jenis kerugian lain yang di derita di luar negeri tidak dapat diperhitungkan.
Rumus perhitungan batas ketentuan Kredit Pajak Luar Negeri
Batas Kredit Pajak Luar Negeri = (Penghasilan Luar Negeri : Penghasilan Kena Pajak) x PPh terutang.
Referensi:
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Kredit pajak. https://pajak.go.id/id/kredit-pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/192-pmk-03-2018
Comments :