Jakarta – Pekerja bergaji hingga Rp10 juta per bulan berpotensi menikmati insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) lagi pada 2027. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini pada Senin (9/11/2026). Ia memperkirakan penerimanya sekitar 7,54 juta orang.

Siapa yang disasar
Sasarannya pekerja dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan, sama seperti tahun ini. Airlangga memperkirakan sebagian besar penerima berasal dari sektor formal.

Bedanya dengan 2026
Insentif 2026 hanya mencakup pekerja di lima bidang usaha: alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Untuk 2027, pemerintah merencanakan cakupan seluruh sektor usaha.

Mekanisme DTP
Dalam skema DTP, PPh Pasal 21 atas gaji pekerja yang memenuhi syarat ditanggung pemerintah. Pekerja tidak lagi menanggung potongan tersebut, sehingga penghasilan yang dibawa pulang menjadi lebih besar. Pengaturan 2026 tertuang dalam PMK 105/2025 untuk Masa Pajak Januari–Desember 2026.

Syarat pada skema 2026
Aturan 2026 menetapkan pegawai tetap harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP dengan penghasilan bruto tetap dan teratur maksimal Rp10 juta per bulan. Pekerja tidak tetap atau lepas harus memiliki rata-rata upah maksimal Rp500.000 per hari atau Rp10 juta per bulan. Penerima tidak boleh sedang menikmati fasilitas DTP lain.

Masih tahap pembahasan
Airlangga belum merinci perluasan cakupan ini, dan ketentuan teknis 2027 belum terbit. Karena itu, kepastian bagi pekerja di seluruh sektor masih menunggu pengaturan lebih lanjut.

DJP dan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sedang menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perhitungan dilakukan dengan memetakan kelompok wajib pajak menurut besar kontribusinya. Pemerintah akan merilis insentif sepanjang basis penerimaan pajak masih bisa dipertahankan.