Layanan Retribusi Jasa Usaha: penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu dari tiga jenis retribusi daerah. Retribusi Jasa Usaha merupakan jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha.
Lalu siapa yang menjadi Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha?
Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi maupun Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. Sedangkan, Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jenis pelayanan jasa usaha.
Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022, yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah:
- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
Untuk tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur dari luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya
Di DKI Jakarta sendiri, pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 diberikan lampiran untuk perhitungan Retribusi Jasa Usaha.
Contohnya:
- Pemakaian kios ikan hias di TPHP Cengkareng. Tarif perdanya sendiri adalah Rp13.000/m3/bulan. Maka, jika seorang pedagang menggunakan kios tersebut seluas 10m3 selama satu bulan maka total retribusi yang dibayar adalah Rp130.000. Hal ini di dapat dari 10 x Rp13.000 = Rp130.000
Misal pedagang menyewa kios promosi bunga berukuran 12 m3 selama dua bulan. Maka retribusi yang dibayar adalah Rp1.050.000. Hal ini diambil dari tarif dalam lampiran perda. Jika pemakaian kuos promosi bunga seluas 9m3 dikenakan Rp450.000/bulan; Kios 12m3 Rp525.000; Kios 16m3 Rp637.500.
Referensi:
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. JDIH Provinsi DKI Jakarta. https://jdih.jakarta.go.id/ebook/2024PERDA00311.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Mari mengenal retribusi jasa usaha. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mari-mengenal-retribusi-jasa-usaha-1d9e5e0c/detail/
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Comments :