Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum di DKI Jakarta (Part 1)
Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Lalu, apa saya yang termasuk dalam Jasa Umum?
Untuk DKI Jakarta, peraturan Retribusi Daerah diatur pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024. Retribusi Jasa Umum dibagi menjadi 5 pelayanan.
- Pelayanan Kesehatan, yang dimaksud pada pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
Lalu, bagaimana mengukur tingkat pelayanan kesehatan? Hal ini diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanannya.
Jika Cici melakukan pengobatan di rumah sakit swasta. Apakah ia dikenakan retribusi daerah? Jawabannya tidak. Hal ini karena rumah sakit swasta tidak dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah.
- Pelayanan Kebersihan, yang dimaksud dengan pelayamam kebersihan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
Contohnya:- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- Pengangkutan sampah dari sumbernya ke pembungan akhir
- Penyediaan lokasi pembuangan atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah
Namun, perlu dicatat bahwa terdapat pelayanan kebersihan yang dikecualian yaitu pelayanan kebersihan untuk jalanan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
Untuk tingkat penggunaan jasa layanannya diukur berdasakan jenis pelayananm frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah cair.
Referensi:
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (n.d.). [Halaman utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta]. https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/home/
- id. (n.d.). Penyusunan tarif layanan BLUD. https://blud.id/blud/public/artikel/penyusunan-tarif-layanan-blud
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/279709/perda-prov-dki-jakarta-no-1-tahun-2024
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Penghitungan besaran tarif layanan masing-masing jenis retribusi daerah. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penghitungan-besaran-tarif-layanan-masing-masing-jenis-retribusi-daerah-69a41d5d/detail/
Comments :